Kunjungan Kerja OL Diklatpim Kabupaten Pekalongan di Kabupaten Sleman

Pemerintah Kabupaten Sleman di Aula Lt. III Kamis, 31 januari 2013 telah menerima Observasi Lapangan Workshop Penyusunan LPPD Kota Pekalongan jumlah 95 orang dengan Ketua Rombongan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Pekalongan Drs. Slamet Prihartono, MM. Maksud dan tujuan kunjungan di Kabupaten Sleman ini adalah supaya bisa menambah pengetahuan dan wawasan masalah Penyusunan LPPD dan saling tukar menukar pengetahuan di masing Pemerintahan.

Kemudian sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Drs. Sunaryo, bahwa Penyusunan laporan penyelenggaraan dan pemerintahan daerah kepada pemerintah (LPPD) sebagai mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran,  kami laksanakan dengan berpedoman pada PP nomor 3 Tahun 2007 serta didasarkan pada RPJMD Kabupaten SLeman. Dalam menyusun LPPD ini, Pemkab. Sleman berupaya untuk menyampaikan laporan kinerja secara sistematis dan menyeluruh. Kami berharap dengan LPPD ini penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman benar-benar akuntabel. 

Selama ini penyusunan LPPD di Kabupaten Sleman diusahakan untuk tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk memenuhi prinsip transparansi dan  akuntabilitas, LPPD Kabupaten Sleman juga dipublikasikan di berbegai media massa.

LPPD di Kabupaten Sleman disusun oleh tim yang terdiri dari berbagai lintas instansi sehingga diharapkan data yang tertuang dalam LPPD tersebut benar-benar sesuai dengan pencapaian kondisi riil di lapangan. Apa yang tertuang dalam LPPD Kabupaten Sleman adalah merupakan rangkungan dari apa yang kami laksanakan, baik dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus berbagai upaya kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman.

Data yang ditampilkan tidak hanya dibandingkan dengan target  yang ditetapkan, tetapi juga hasil pencapaian di tingkat propinsi, tingkat nasional serta pencapaian di tahun sebelumnya. Hal ini kami lakukan untuk mengetahui trend perkembangan yang terjadi sehingga apabila hasil yang dicapai belum memuaskan dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan di tahun selanjutnya.

Perlu saya sampaikan pula bahwa seiring dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan acrual basis di Pemkab Sleman, telah menjadikan sistem keuangan yang lebih tertib. Sebagai hasil dari penerapan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan tersebut, Pemkab Sleman telah menerima Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2011 Kabupaten Sleman dari BPK-RI Yogyakarta. Laporan hasil pemerikasaan  (LHP) tersebut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah menerima Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas keberhasilan Pemkab. Sleman dalam menyusun dan menyajikan  laporan keuangan  tahun 2011, dengan capaian standar tertinggi dalam akutansi dan pelaporan keuangan Pemerintah.