Pemkab Berharap Masyarakat Ikut Awasi Muatan Lalu Lintas

Seiring dengan terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Sleman untuk melakukan penguatan jalan dan pemeliharaan berkala jalan, Pemkab Sleman mengajak masyarakat untuk terlibat aktif didalam melakukan pengawasan terhadap muatan  lalu lintas yakni muatan muatan kendaraan yang melebihi batas tonase di lingkungannya. Semakin banyaknya kendaraan yg melebihi tonase di jalan kabupaten, desa dan dusun akan semakin memudahkan terjadi kerusakan jalan. Oleh karena itu masyarakat diharapkan melakukan aksi langsung untuk melarang  kendaraan yang melebihi kapasitas tonase meneruskan perjalanan terutama truk-truk pengangkut pasir, kemudian melaporkan ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman dan sekaligus meminta pemasangan rambu – rambu  lalu lintas. Demikian juga bagi pengusaha yang memiliki kendaraan angkutan juga ikut memikirkan kepentingan pengguna jalan yang lain, jangan hanya orientasi kepentingan pribadi. Pemkab meminta para pengusaha untuk  mentatai aturan batas kapasitas muatan.

Kunjungan Kerja OL Diklatpim Kabupaten Pekalongan di Kabupaten Sleman

Pemerintah Kabupaten Sleman di Aula Lt. III Kamis, 31 januari 2013 telah menerima Observasi Lapangan Workshop Penyusunan LPPD Kota Pekalongan jumlah 95 orang dengan Ketua Rombongan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Pekalongan Drs. Slamet Prihartono, MM. Maksud dan tujuan kunjungan di Kabupaten Sleman ini adalah supaya bisa menambah pengetahuan dan wawasan masalah Penyusunan LPPD dan saling tukar menukar pengetahuan di masing Pemerintahan.

Kemudian sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Drs. Sunaryo, bahwa Penyusunan laporan penyelenggaraan dan pemerintahan daerah kepada pemerintah (LPPD) sebagai mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran,  kami laksanakan dengan berpedoman pada PP nomor 3 Tahun 2007 serta didasarkan pada RPJMD Kabupaten SLeman. Dalam menyusun LPPD ini, Pemkab. Sleman berupaya untuk menyampaikan laporan kinerja secara sistematis dan menyeluruh. Kami berharap dengan LPPD ini penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman benar-benar akuntabel. 

Audiensi dengan BPS Sleman

Dalam rangka penyelenggaraan sensus pertanian 2013 mendatang, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman beraudiensi dengan Bupati Sleman pada Kamis, 31 Januari 2013. Dalam audiensi ini disampaikan bahwa sensus pertanian penting dilaksanakan disamping sensus yang dilakukan rutin setiap 10 tahunnya. Hal ini mengingat sector pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia, terlebih lagi di Kabupaten Sleman yang merupakan daerah lumbung padi di Yogyakarta. Demikian seperti yang disamp[aikan oleh Drs. Harjana, Kepala Badan Statistik Sleman.

  Melalui sensus ini diharapkan pemerintah mampu mendapatkan data yang dibutuhkan untuk mengetahui program pembangunan yang tepat bagi masyarakat. Oleh karena itu Sri Purnomo mendukung sensus pertanian ini. Diharapkan nantinya seluruh aparat desa dapat membantu terselenggaranya sensus yang lancar sehingga data yang ditampilkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Sensus pertanian ini akan dilaksanakan selama satu bulan pada bulan Mei mendatang sedangkan proses perekrutan petugas sensus akan dimulai pada bulan Februari hingga Maret 2013.

Pelaksanaan Lelang e-Proc di Kabupaten Sleman 2012

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Sleman sudah melaksanakan LPSE sejak tahun 2010, LPSE melayani penyedia barang dan jasa (kontraktor, pengusaha, dan lain-lain), panitia, auditor, PPK.  Penyedia barang/jasa harus membuat akun di LPSE agar dapat mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa dengan metode LPSE.

13 KK Miskin di Seyegan Kembalikan Kartu Gakin

Kemiskinan adalah musuh bersama negeri ini yang harus dihadapi.  Setiap daerah memiliki program  penanggulangan kemiskinan masing-masing. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan adalah penjaminan masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, yaitu sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan. Pada tanggal 30 Januari 2013, bertempat di Balai Desa  Margoagung Kecamatan Seyegan dalam acara rapat koordinasi monitoring evaluasi dan rencana tindak lanjut Pengentasan Kemiskinan  Desa Margoagung. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Sleman, Hj.Yuni Satia Rahayu,.S.S,. M.Hum, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Drs. Julisetiono Dwi Wasito, SmHk, MM, muspika Kecamatan Seyegan, dinas dan  instansi terkait dan juga warga masyarakat Seyegan.