Evaluasi Bina Keluarga Berencana Kab. Sleman

Untuk mewujudkan anak yang sejahtera, Pemkab. Sleman telah membuat kebijakan bahwa setiap anak yang lahir di Kabupaten Sleman diharapkan menjadi anak yang sehat, cerdas dan berkualitas. De­ngan kebijakan tersebut, Pemkab Sleman berupaya mensinergikan berbagai aspek, mulai dari upaya untuk mewujudkan kesehatan ibu hamil, pem­­ber­dayaan keluarga baik secara ekonomi maupun sosial, pendi­dikan anak, menciptakan ketahanan pangan dan seba­gainya. Melalui program KB, diharapkan setiap keluarga mampu merencanakan keluarga dengan baik dan mengatur jumlah anak yang diinginkan. Selain itu juga ditujukan untuk mengatur jaraj kelahiran dan memberi kesempatan ibu untuk terlibat dalam program peningkatan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga. Hal tersebut disampaikan bupati sleman Drs. Sri Purnomo saat menerima tim evaluasi kelompok BKB di dusun Sidosari Wonokertu Turi Rabu 3 April 2013. Lebih lanjut disaampaikan bahwa

 

Sementara dengan mengikuti BKB, setiap keluarga diharapkan mampu meningkatkan kemampuannya dalam membina anak balita sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Berbagai kegiatan pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Sleman menunjukkan hasil yang menggem­bi­ra­kan. Berbagai program dan kegiatan mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat, rata-rata usia harapan hidup 76,08 tahun di atas rata-rata provinsi 74 tahun dan nasional 70,6 tahun. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 5,22, lebih baik dibandingkan dengan angka provinsi sebesar 16 dan nasional 34 per 1.000 KH. Pada tahun 2012  jumlah ibu melahirkan meninggal sebanyak 12 orang (jika diproyeksikan dengan angka kematian per 100.000 ibu melahirkan, maka AKI sebesar 81,88), sedangkan angka provinsi sebesar 124 per 100.000 kelahiran hidup, angka nasional 228 per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi persentase gizi buruk balita 0,45% masih lebih baik dibanding provinsi (0,68%) dan nasional (4,9%).Selain pembangunan kesehatan, pembangunan sektor pendidikan khususnya bagi anak-anak juga menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Sleman. Karena hal ini merupakan salah satu pilar pembangunan  yang penting sebagai pembentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas demi mewujudkan visi masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin.

Dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pen­di­­dikan bagi anak ini, Pemkab Sleman juga senantiasa meningkat­kan  pe­ran serta semua pihak untuk terlibat dan peduli kepa­da pendidik­an anak, salah satunya adalah dengan meningkatkan peran masyarakat dan swasta untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini. Guna meningkatkan peran kelurga dalam membina Balita, Pemkab Sleman tengah melaksanakan pembinaan pembinaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita, yang jumlahnya saat ini mencapai 209 kelompok. Jumlah keluarga yang menjadi sasaran BKB yaitu 11.530 orang namun yang menjadi anggota baru 9.005 orang. Dari jumlah tersebut yang merupakan keluarga PNS yaitu 8.418 orang dan sebanyak 7422 atau 88,3% mengikuti program KB.

Sedangkan ketua tim evaluasi tingkat Prop. DIY Anggoro Irwan Susanto yang didampingi 6 anggota tim antara lain menyampaikan bahwatujuan diselenggarakannya lomba kader BKB dan kelompok BKB secara umum adaalah untuk meningkatkan kualitas kinerja kader BKB di lini lapangan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas kelompok BKB yang adaa di DIY. Saecara khusus tujuannya untuk meningkatkan kesertaan ber KB bagi keluarga yang mengikuti kegiatan KB, meningkatkan kehadiran ibu peserta KB dalam kaegiatan pertemuan penyuluhan, meningkatkan kepedulian dan peran saerta masyarakat dalam program BKB, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan serta pengelolaan BKB, Laeebih lanjut disampaikaan bahwa tolok ukur/kriteria penilaian lomba kader BKB aadaalah aktivitas kaader BKB, materi, sarana dan prasarana penyuluhan BKB, sumber dayaa manusia dan ketrampilan kadaer BKB dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Sedang untuk kelompok BKB kriterianya antara lain

  pengorganisasaiaan/kaepengurusan kelompok BKB, pelaksanaan kegiatan pertemuan penyuluhan kelompok nBKB, sarana penyuluhan kegiatan BKB, paartisipasi kehadiran dll. Sementara aanggotaa tim evaluasi terdiri dari berbagai instansi antaraa lain TP PKK Prop. DIY. Dinas pendidikan, BKKBN dll.